Demokrasi Parlementer

          Di Indonesia sebelum menganut sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pernah m,enganut sistem Demokrasi Parlementer. Pada masa itu ada 7 kabinet yang memegang sistem pemerintahan. namun kabinet mengalami jatuh bangun menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. sehongga pemerintahan di Indonesia tidak berjalan dengan sebagaomana mestinya. Dan juga kabinet sering kali mengalami pergantian kabinet.Apa sih sebenarnya Demokrasi parlementer itu? Di bawah ini saya akan membahas tentang Demokrasi Parlementer dan hal hal yang berkaitan dengan Demokrasi Parlementer.

        Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan ditandai dengan berjalannya sistem kabinet parlementer.Kabinet parlementer adalah kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen, presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja.

Pada Demokrasi Parlementer ada istilah yang disebut dengan zaken kabinet (kabinet djuanda), zaken kabinet adalah kabinet yang beranggotakan dari kalangan nonpartai (kalangan professional).

Lalu alasan sering kali terjadi pergantian kabinet adalah adanya perbedaan kepentingan diantara partai partai yang ada dan perbedaan diantara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik dan juga  munculnya mosi tidak percaya terhadap suatu kabinet.

 7 kabinet pada masa Demokrasi Parlementer beserta program kerja dan alasan pembubarannya adalah sebagai berikut:  

 

1.      Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951

Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut:

·         Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

·         Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.

·         Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

·         Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

·         Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.

2.      Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952

Berikut Program Kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut:

·         Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara.

·         Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangkapendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.

·         Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.

·         Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

·         Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

·         Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ).

3.      Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953

Program kerja Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut:

·         Mempersiapkan pemilihan umum.

·         Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

·         Menigkatkan keamanan dan kesejahteraan.

·         Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.

·         Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif.

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

4.      Kabinet Ali Sastoamijoyo I (PNI) 1953-1955

Program empat pasal sebagai berikut:

·         Program dalam negeri, anatara lain meningkatkan kemanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum.

·         Pembebasan Irian Barat secepatnya.

·         Program luar negeri, antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali ke persetujuan KMB.

·         Penyelesaian pertikaian politik.

NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

5.      Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956

Berikut program kerja Kabinet Burhanddin Harahap:

·         Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi.

·         Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi.

·         Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum.

6.      Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957

Program pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo II antara lain sebagai berikut:

·         Pembatalan KMB.

·         Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Reupblik Indonesia.

·         Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubunan, pendidikan, serta pertanian.

·         Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957.

7.      Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959

Program-program Kabinet Karya (Kabinet Djuanda) sebagai berikut:

·         Membentuk Dewan Nasional.

·         Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

·         Melanjutkan pembatalan KMB.

·         Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

#sejarah_7kabinetparlementer

PAHLAWAN MENGHADAPI ANCAMAN DISINTEGRASI

          Begitu banyak pahlawan Indonesia yang dahulu berjuang untuk sebuah kemerdekaan Indonesia dari penjajahan, mereka berjuang bukan saat untuk mencapai kemerdekaan saja namun setelah Indonesia merdekapun masih banyak pahlawan yang berjuang menghadapi berbagai permasalahan yang muncul setelah Indonesia merdeka.Mungkin yang kita kenal selama ini hanya pahlawan reformasi dan revolusi yang ikut peran serta dalam perang dan perjuangan kemerdekaan namun masih banyak pahlawan lain yang berjuang setelah Indonesia merdeka. Pahlawan yang berjuang setelah Indonesia merdeka dan bentuk perjuangannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Frans Kaisiepo

         -Mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka.

         -Menolak pembentukan Negara Indonesia Timur & mengusulkan Papuamasuk ke karesidenan

          Sulawesi Utara

         -Ia berjuang agar Papua masuk ke Indonesia.

         -Berperan pembentukan PIM (Partai Indonesia Merdeka)

         -Berupaya agar Pepera dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia.

2. Marthen Indey

         -Menyusun kekuatan gerilya dalam rangka operasi trikora.

         -Memperjuangkan Papua masuk ke indonesia lewat organisasi PBB/

         -Bermimpi sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala sekutu terhadap Belanda yang ingin memisahkan Papua dari indonesia

3. Silas Papare

         -Membentuk KIM

         -Mendirikan partai kemerdekaan-mewakili Irian Barat sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan

          New York antara Indonesia-Belanda untuk mengembalikan Papua ke Indonesia.

4. Hamengkubuwono IX

          -Rela Yogyakarta menjadi bagian Indonesia.

          -Menolak tawaran Bwlanda yang akan menjadikannya Raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II.

         -Memberikan banyak fasilitas bagi pemerintash RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan.

         -Berani menghadapi ancaman Belanda.

5. Ismail Marzuki

         -Berjuang dengan seni yaitu dengan cara menjauhkan lagu Barat dan menciptakan lagu sendiri.

         -Keluar dari orkes radio karena tidak mau bekerjasama dengan Belanda.

6. Sultan Syarif Kasim II

         -Mendukung serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI.

         -Mementuk komite Nasional Indonesia, Tentara Keamanan Rakyat & Barisan Pemuda Republik.

         -Menolak sebagai "sultan boneka" Belanda dan tetap bergabung pemerintah RI

         -Saat revolusi kemerdekaan pecah, sultan aktif mensuplai makanan untuk laskar dan menyerahkan 

          kembali 30 harta kekayaannya kepada presiden.

7. Opu Daeng Risoju

         -Pelopor gerakan partai serkat islam yang menentang Belanda,

         -Mengorbankan dirinya unuk rakyatnya agar keluar dari cengkraman penjajahan.(meninggalkan gelat  bangsawannya, dijebluskan penjara 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasna.)

#sejarah_pahlawandisintegrasi

          

Ancaman Disintegrasi Pasca Proklamasi 

     *Ancaman terhadap ideologi

1. PKI Madiun. Gerakan ini terjadi karena PKI memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis dan bertujuan agar ideologi Indonesia berubah menjadi ideologi komunisme.
2. DI/TII. Gerakan ini diawali dari Kartosuwiryo yang melakukan pemberontakan untuk mendirikan negara islam .
3. G30S/PKI. Gerakan ini PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar agar bisa memperluas kekuasaan komunisme. 

      *Ancaman terhadap kepentingan 

1. APRA. Gerakan APRA ini dilakukan karena mereka tidak setuju dengan APRIS di Jawa Barat yan saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Dan mereka menginginkan agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat.
2. Peristiwa Andi Aziz. Peristiwa ini bisa terjadi diawali dari tuntutan Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur.
3. RMS. Pemberontakan ini karena mereka ingin terlepas dari Indonesia dan membuat negara sendiri. Karena mereka memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menggatinya dengan negara sendiri.

      *Ancaman terhadap pemerintahan 

1. PERMESTA. Gerakan PERMESTA ini dikarenakan kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatra Barat dan Sulawesi dan mereka bertujuan untuk menentang Kepala staf Angkatan Darat untuk mencapai keadilan.
2. BFO. Gerakan ini dipicu oleh persaingan yang timbul antara golongan federalis dengan golongan unitaris. persaingan itu karena golongan federalis mempertahankan bentuk negra federal sedangkan golongan unitaris tetap ingin menjadikan Indonesia negara kesatuan. 

Organisasi Yang Mengancam Disintegrasi

1.     Ancaman Ideologi

- Pasca proklamasi terdiri dari: PKI, DI/TII, G30S/PKI

-Masa kini terdiri dari: ISIS, HTI, GAFATAR

2.      Ancaman Kepentingan

- Pasca proklamasi terdiri dari: RMS, APRA

-  Masa kini terdiri dari: OPM

3.      Ancaman Pemerintah

-Pasca proklamasi terdiri dari: RIS, PERMESTA
-Masa kini terdiri dari: Gerakan 212

⇒ Kesimpulan dan saran: 

Kita seharusnya menghormati jasa para pendahulu yang berjuang membuat ideologi pancasila dengan memupuk jiwa patriotis bukan bermimpi untuk membuat ideologi baru. 
Sebagai generasi muda kita harus memahami serta berusaha dalam pengalaman pancasila, memahami resiko yang ditimbulkan dari sebuah tindakan disintegrasi terhadap bangsa.
Selalu menggalang rasa solidaritas antar sesama, yang paling penting kita bisa menjadi umat beragama yang baik dan benar dalam berbangsa.

#SEJARAH_ANCAMANDISINTEGRASI