Demokrasi Parlementer

          Di Indonesia sebelum menganut sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pernah m,enganut sistem Demokrasi Parlementer. Pada masa itu ada 7 kabinet yang memegang sistem pemerintahan. namun kabinet mengalami jatuh bangun menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. sehongga pemerintahan di Indonesia tidak berjalan dengan sebagaomana mestinya. Dan juga kabinet sering kali mengalami pergantian kabinet.Apa sih sebenarnya Demokrasi parlementer itu? Di bawah ini saya akan membahas tentang Demokrasi Parlementer dan hal hal yang berkaitan dengan Demokrasi Parlementer.

        Demokrasi parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan ditandai dengan berjalannya sistem kabinet parlementer.Kabinet parlementer adalah kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen, presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja.

Pada Demokrasi Parlementer ada istilah yang disebut dengan zaken kabinet (kabinet djuanda), zaken kabinet adalah kabinet yang beranggotakan dari kalangan nonpartai (kalangan professional).

Lalu alasan sering kali terjadi pergantian kabinet adalah adanya perbedaan kepentingan diantara partai partai yang ada dan perbedaan diantara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik dan juga  munculnya mosi tidak percaya terhadap suatu kabinet.

 7 kabinet pada masa Demokrasi Parlementer beserta program kerja dan alasan pembubarannya adalah sebagai berikut:  

 

1.      Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951

Program kerja dari Kabinet Natsir antara lain sebagai berikut:

·         Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

·         Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.

·         Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

·         Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

·         Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS.

2.      Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952

Berikut Program Kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut:

·         Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara.

·         Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangkapendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.

·         Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.

·         Meyiapkan undang-undang (UU) pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

·         Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

·         Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya.

Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act ( MSA ).

3.      Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953

Program kerja Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut:

·         Mempersiapkan pemilihan umum.

·         Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

·         Menigkatkan keamanan dan kesejahteraan.

·         Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.

·         Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif.

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

4.      Kabinet Ali Sastoamijoyo I (PNI) 1953-1955

Program empat pasal sebagai berikut:

·         Program dalam negeri, anatara lain meningkatkan kemanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum.

·         Pembebasan Irian Barat secepatnya.

·         Program luar negeri, antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali ke persetujuan KMB.

·         Penyelesaian pertikaian politik.

NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

5.      Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956

Berikut program kerja Kabinet Burhanddin Harahap:

·         Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi.

·         Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi.

·         Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum.

6.      Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957

Program pokok Kabinet Ali Sastroamijoyo II antara lain sebagai berikut:

·         Pembatalan KMB.

·         Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Reupblik Indonesia.

·         Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubunan, pendidikan, serta pertanian.

·         Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi (Januari 1957), membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957.

7.      Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959

Program-program Kabinet Karya (Kabinet Djuanda) sebagai berikut:

·         Membentuk Dewan Nasional.

·         Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

·         Melanjutkan pembatalan KMB.

·         Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia.

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

#sejarah_7kabinetparlementer